Home POLDA Dit Binmas Upaya Tindak Lanjut PSBB, Kapolda Papua Pimpin Rakor Bersama Kepala Satpol PP

Upaya Tindak Lanjut PSBB, Kapolda Papua Pimpin Rakor Bersama Kepala Satpol PP

Jayapura – Bertempat di Aula Polresta Jayapura Kota telah dilaksanakan rapat koordinasi menindaklanjuti kesepakatan bersama tentang upaya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di 5 (lima) wilayah Kabupaten di Provinsi Papua yang dipimpin oleh Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw dan dihadiri oleh Kepala Satpol PP Papua Welliam R Manderi, Selasa (12/5).

Kapolda Papua juga didampingi oleh beberapa Pejabat Utama di lingkup Polda Papua yakni, irwasda Polda Papua, Karo Ops Polda Papua, Dir Reskrimum Polda Papua, Dir Reskrimsus Polda Papua, Dir Samapta Polda Papua, Dir Intelkam Polda Papua, Dir Binmas Polda Papua, Dir Lantas Polda Papu serta Kapolresta Jayapura Kota.

Dalam kesempatannya, Kapolda menyampaikan bahwa sudah ada keputusan bersama tentang upaya pembatasan wilayah di Provinsi Papua yang terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika.

“Pada rapat kemarin, Walikota Jayapura akhirnya sudah paham dan bersedia untuk bersama-sama menjalankan pembatasan sosial di Kota Jayapura sampai 14.00 WIT, PSBB ini direncanakan akan berlangsung pada tanggal 17 s/d 31 Mei 2020 (selama 14 hari), oleh karena itu kita harus melengkapi administrasi berdasarkan peraturan Kemenkes No. 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” tutur Kapolda.

Kapolda menjelaskan bahwa pada Pasal kedua Permenkes menjelaskan tentang kriteria untuk mengajukan PSBB apabila wilayah tersebut mempunyai jumlah korban jiwa yang tinggi, kemudian wilayah yang mengajukan harus mempunyai epidemiologi yang terdapat pada negara lain serta meliputi peliburan aktivitas sekolah serta tempat hiburan, pembatasan sementara giat keagamaan juga pembatasan kegiatan masyarakat ditempat umum.

“Salah satu kriteria pasal tersebut adalah jumlah kasus kematian yang meningkat secara signifikan dimana di 5 wilayah yang terindikasi positif masih meningkat dan kematian stak diangka 7 oleh sebab itu agar segera dibuatkan surat, dimana Peraturan Kemenkes No. 9 tahun 2020 juga menjelaskan tentang operasional serta permasalahan yang akan terjadi pada bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan Negara,” tambah Kapolda.

Pelaksanaan teknis PSBB yang sudah diterapkan bahwa Kasatpol PP bertindak untuk membuat rapat pembentukan Tim tingkat Provinsi serta melengkapi administrasi pendukung yang akan dibutuhkan nanti, dan Polda sudah siap akan itu.

“Polda Papua sudah siap akan tetapi masih menunggu dari pihak Provinsi dalam hal ini Kasat Pol PP untuk membuat struktur pelaksanaan tugas nanti,” kata Kapolda.

Kepala Satpol PP menyampaikan bahwa di awal pembentukan Satgas Gugus Tugas percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Papua yang ditunjuk menjadi Ketua adalah Sekda Provinsi Papua.

“Saya sendiri (Kasat Pol PP) menjabat sebagai Ketua Harian, beberapa waktu yang lalu juga ada surat dari Presiden, bahwa yang menjadi komandan atau Ketua dari Satgas Gugus Tugas COVID-19 adalah Gubernur selaku Kepala Daerah,” terangnya.

Dir Intelkam Polda Papua juga menuturkan bahwa seharusnya melihat surat Keputusan Gubernur Papua tentang penunjukan Sekda Provinsi Papua yang lama sebagai pemimpin Satgas Gugus Tugas Covid-19, dari surat tersebut harus diganti terlebih dahulu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada sekarang.

“Di Provinsi Papua beda dengan Provinsi yang lain, insiatif Provinsi Papua sudah bagus membuat lebih terlebi dahulu Tim Penanganan COVID-19 akan tetapi kita tetap harus mengikuti Keppres, dalam surat Kemendagri No. 440 tanggal 29 Maret 2020 tentang Ketua Gugus Tugas harus Kepala Daerah sebagai Ketua serta tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain, saran kami kita harus mengacu pada surat Kemendagri dalam pembentukan Satgas,” ucap Dir Intelkam.

Selain itu, karena hal tersebut bersifat operasi, Dir Reskrimum Polda Papua menyampaikan bahwa harus ada Rencana Operasi yang terdiri dari beberapa poin yaitu Perencanaan yang berisi tentang apa yang akan kita laksanakan dalam hal ini pencegahan COVID-19 yang bersifat mendesak kemudian pengorganisasian tentu harus ada struktur organisasi dari Satgas dan penjabaran tentang pelaksanaan tugas masing-masing dari Dansatgas sampai dengan kebawah.

“Harus juga dilengkapi HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) serta pertelaan tugas, namun karena ini bersifat mendesak maka tidak perlu dilengkapi segera dan untuk sisitem pelaporannya sendiri dilakukan ke Posko serta Anev guna mengetahui sejauh mana pelaksanaannya.,” ucap Dir Reskrimum.

Guna mengeliminir kesalahan dilapangan, Karo Ops Polda Papua berpendapat bahwa perlu dilibatkannya Kabid Kum Polda Papua dan Dir Reskrimum Polda Papua.

Adapun penyusunan Struktur Satgas sesuai dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/137/ Tahun 2020 yakni,

1) Pelindung / Pengarah :

– Gubernur Papua.

– Ketua DPR.

– Ketua MRP.

– Forkompinda Provinsi Papua.

2) Ketua Pelaksana :

– Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

3) Ketua Harian :

– Kasat Pol PP Provinsi Papua.

4) Wakil :

– Wakil I, Asisten II  Provinsi Papua.

– Wakil II, Karo Ops Polda Papua.

– Wakil III, Asops Kodam XVII/ Cenderawasih.

5) Sekretaris :

– Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

6) TIM :

  1. a) Tim Pengamanan dan Hukum :

– Asisten I Provinsi Papua (Ketua).

– Dir Polair Polda Papua.

– Dir Reskrimum Polda Papua.

– Dir Samapta Polda Papua.

– Dir Lantas Polda Papua.

– Dansat Brimob Polda Papua.

– Kabid Kum Polda Papua.

– Kabag Kerma Biro Ops Polda Papua.

– Kabag Bin Ops Biro Ops Polda Papua.

  1. b) Tim Pencegahan :

– Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua (Ketua).

– Dir Binmas Polda Papua.

– Dir Pam Obvit Polda Papua.

  1. c) Tim Penanganan :

– Direktur RSUD Jayapura (Ketua).

– Dir Intelkam Polda Papua.

– Kabiddokes Polda Papua.

– Karumkit RS. Bhayangkara Polda Papua.

– Kabag Bin Ops Biro Ops Polda Papua.

  1. d) Tim Logistik :

– Asisten III Provinsi Papua (Ketua).

– Karo Log Polda Papua.

  1. e) Tim Pengelola Dampak :

– Kepala Dinas Perindustrian, Perdaganagan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.

– Karo SDM Polda Papua.

– Dir Reskrimsus Polda Papua.

– Kabid Humas Polda Papua.

7) Sekretariat / Pos Induk :

– Sekretaris Sat Pol PP Provinsi Papua.

Struktur organisasi tersebut menurut Kapolda Papua sudah dikoordinasikan dengan Karo Hukum Provinsi Papua bahwa di Provinsi Papua diberlakukan Satgas COVID-19 bukan Gugus Tugas.

“Agar Dir Binmas bersama Dir Pam Obvit berkoordinasi dengan Ketua Harian untuk mencetak stiker dan selebaran dalam rangka sosialisasi dari tanggal 12 s/d 16 Mei 2020 yang akan dilaksanakan besar-besaran dan pelaksanaan penindakan tanggal 17 s/d 31 Mei 2020, kita juga harus memberikan arahan kepada wilayah terutama di Kabupaten untuk sama-sama melaksanakan pembatasan mulai pukul 06.00 s/d 14.00 WIT, dan kepada Karo ops agar memerintahkan anggota untuk membuat cara pelaksanaan dan daftar tugas sesuai dengan struktur,” tutup Kapolda.

(Humy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments