Home Kapolda Kapolda Papua Hadiri Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Kapolda Papua Hadiri Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Jayapura – Bertempat di Ruang Yotefa Lantai II Suni Hotel dan Convention Distrik Abepura, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri,.S.I.K., menghadiri Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Para Bupati atau Walikota Se-Provinsi Papua, Sabtu (04/09/2021).

Hadir dalam kegiatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dr.(H.C) Ir. Airlangga Hartarto, M.BA,.M.MT didampingi Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A., Pjs. Kabinda Papua/Staf Ahli Kepala BIN Bidang Idiologi Politik Mayjen TNI Abdul Haris Napoleon, SE, Danlanud Silas Papare Jayapura Marsma TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, SH serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Provinsi Papua Dr.Drs. Muhammad Musaad, M.Si.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam kesempatannya mengatakan, Pekan Olahraga Nasional tinggal hitungan hari dan ini menjadi alasan Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo memerintahkan saya untuk mengecek secara langsung kondisi dilapangan, setelah kunjungan ini akan saya laporkan pada hari Senin kepad Bapak Presiden RI bagaimana kesiapan Provinsi Papua baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota yang akan melaksanakan PON XX Papua.

“Provinsi Papua sekarang menduduki posisi keempat warga yang terpapar virus Covid-19 terbanyak se-Indonesia, Oleh karena itu saya titipkan kepada Forkopimda yaitu Pangdam dan Kapolda diharapkan Dalam satu atau dua minggu kedepan bisa lebih gencar lagi melaksankan kegiatan sosialisasi dan juga Gebyar Vaksinasi,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Lanjutnya, Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Pelni sudah mempersiapkan dua Kapal Isolasi terpadu, salah satu Kapal yang masih menjadi isolasi mandiri mungkin juga bisa menjadi Kapal untuk Isoter. Ini selalu menjadi perhatian Bapak Presiden RI dari minggu lalu, kenapa kasus Covid-19 di Provinsi Papua belum turun-turun, kalau kita lihat dari keseluruhan bahwa Provinsi Maluku dan Papua kesembuhan orangnya terendah di bandingkan dengan Provinsi lainnya.

“Provinsi Papua memiliki kasus aktif nya ada 32.568 yang menjadi nomor 4 di seluruh Indonesia dan penurunan nya sangat rendah yaitu hanya 60%, ini yang menjadi perhatian serius Presiden RI bagi Provinsi Papua khususnya 4 Kabupaten/Kota tempat Pelaksanaan PON XX 2021 berlangsung,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menambahkan bahwa Fasilitas isolasi terpusat di Papua untuk Kapal KM Tidar (2000 Pax) di tempatkan di Jayapura dengan kapasitas 929 bed, untuk LPMP Kota Jayapura kapasitas Bed 231 dan sudah menjadi fasilitas Isoter dan telah terisi 127 bed, RSUD Abepura kapasitas Bed 72 dan ada penambahan kapasitas rawat inap pada ruang radiologi lama dan ruang IGD dan perbaikan lantai, Plafon, Jendela, Toilet, Pengecetan, alat tekanan negatif, pemasangan tirai sekat, perbaikan saluran air limbah, instalasi gas medis, tekanan negatif, pemasangan bed.

Capaian Vaksin di Papua dosis pertama per tanggal 2 September di Papua sebesar 18,03% di bawah capaian nasional 31,32% dengan sasaran Vaksinasi 2,583,771 (tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan dan masyarakat umum, usia 12-17 tahun)

Total vaksinasi dosis pertama sejumlah 18,03% dengan jumlah peserta vaksin pertama 465,624 dan total vaksinasi dosis kedua senilai 11,66% dengan jumlah peserta vaksin kedua 301,235, penyaluran KUR(Kredit Usaha Rakyat) di Provinsi Papua sejak Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 telah mencapai Rp 1,402,172,754,195 di berikan kepada 31,097 orang debitur.

“Posisi penyaluran KUR di Provinsi selama tahun 2021 per sektor, terbesar di setor ke sektor perdagangan (51,14%) disusul sektor jasa-jasa (23,56%) dan pertanian, perburuan dan kehutanan (16,78%), terkait dengan anggaran kami berharap agar yang sudah tersalurkan ini bisa di realisasikan  dengan baik agar masyarakat-masyarakat yang berada di Papua bisa menikmati,” tutup Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Kepada DPRP tolong di awasi pemerintahnya, karena dananya sudah di salurkan, oleh sebab itu DPRP harus mengawasi Pemerintah agar dananya bisa digunakan sesuai prosedur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments