Dialog Interaktif Dengan Tema ” Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Papua”

117

Jayapura – Polda Papua melaksanakan Dialog Interaktif dengan Tema ” Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Papua” di Stasiun LPP RRI Jayapura, Kamis (02/06).

Pada dialog tersebut turut hadir sebagai narasumber Kasubdit IV Renakta Dit Reskrimum Polda Papua Kompol Diaritz Felle, S.I.K, dan Kepala UPTD PPA Papua Sekar Tatik.

Pada Kesempatannya tersebut Kasubdit IV Renakta mengatakan pihaknya khusus menangani perkara atau kasus-kasus perempuan dan anak, adapun data tahun 2021 tentang kekerasan terhadap perempuan kami menangani sebanyak 156 Kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 96 kasus.

“Untuk penyelesaian perkara kasus perempuan kami sudah menangani sebanyak 144 Kasus, dan terhadap anak sebanyak 72 Kasus, dengan kata lain sudah sekitar 70% kasus yang kami tangani di tahun 2021 terselesaikan,” ujar Kompol Diaritz Felle.

Lanjut, ada beberapa vonis yang digunakan untuk menyelesaikan perkara kasus, yang pertama ada P21 yakni selesai di pengadilan, kemudian yang kedua yaitu SP3 tidak cukupnya bukti untuk, kemudian yang ketiga adalah mekanisme Restorative Justice.

“Restorative Justice adalah mekanisme mediasi untuk terwujudnya kesepakatan dari kedua belah pihak terlapor dan pelapor untuk menyelesaikan perkara agar tidak dilanjutkan di pengadilan,” imbuh Kasudtit IV Renakta.

Lebih Lanjut, untuk jenis kekerasan itu ada beberapa yaitu, kekerasan Fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, pihaknya menggunakan UU KDRT No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

“Untuk pindananya, kekerasan fisik di atur dalam Pasal 44 UU KDRT pidananya 5 Tahun penjara, kemudian kekerasan psikis di atur dalam pasal 45 UU KDRT yaitu 4 tahun penjara, dan untuk kekerasan seksual UU Kekerasan seksual No. 12 tahun 2022, disitu sudah di atur lebih spesifik tentang kekerasan seksual dan hukuman 12 tahun penjara,” tegas Kompol Diaritz Felle.

Di kesempatan yang sama, Kepala UPTD PPA Papua ibu Sekat mengatakan bahwa pihaknya merujuk pada 6 fungsi penanganan kekerasan perempuan dan anak, yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan Sementara, mediasi dan pendampingan Korban.

“Dalam hal pengaduan masyarakat datang ke kantor kami, mereka mengadukan kekerasan yang dialaminya, kemudian kami mengadakan penjangkauan korban, kita bertanya kepada pelapor untuk mencari alamat terlapor, serta alamat dan kondisi korban,” ujar Ibu Sekar.

Lanjut ibu Sekar, pihaknya akan melakukan klarifikasi untuk terlapor, setelah klarifikasi akan diadakan mediasi, pelaksanaan tersebut dilaksanakan di kantor, kalau setelah mediasi tersebut terjadi kesepakatan berarti kasus selesai, tetapi kalau tidak terjadi kesepakatan mereka meminta untuk dirujuk secara hukum.

“Khusus untuk penanganan anak atau perempuan yang mengalami pelecehan seksual, kami juga akan meminta pendampingan dari psikologi, jadi kami memfasilitasi adanya pendampingan tersebut,” tutup ibu Sekar.

Leave A Reply

Your email address will not be published.