Wakapolda Papua Hadiri Rapat Pleno Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Anggota MRP

1

Jayapura – Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat, S.H menghadiri Rapat Pleno dalam rangka pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua sisa masa jabatan tahun 2017-2022 bertempat di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jumat (30/9).

Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo, S.H., M.H, Wakil Ketua I MRP Provinsi Papua Yoel Luiz Mulait dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Bidang pemgembang Otsus Tri Warno Purnomo, S.STP.

Dalam kesempatannya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan atas nama pemerintah sekaligus pribadi dan keluarga mengucapkan selamat kepada anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua sisa masa jabatan 2017 -2022 yang baru saja dilantik dan diambil sumpah/janji pada hari Ini.

“Saya juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua masa jabatan 2017-2022 yang masih semangat menjalankan tugas dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara tercinta. Semoga bhakti saudara-saudari selama ini dan kedepannya menjadi catatan sejarah indah bagi Provinsi Papua yang kita cintai bersama ini,” ucapnya.

Salah satu kekhususan Papua dalam konteks otonomi khusus antara lain pengakuan terhadap keberadaan lembaga kultural yakni Majelis Rakyat Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan, penguatan, keberpihakan serta pemberdayaan hak-hak asli orang Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kehidupan beragama.

“Sebagai lembaga khusus, MRP mempunyai peran Strategis dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan orang asli papua. Maka tugas MRP tercermin dalam beberapa hal,” ujar John Wempi.

Beberapa hal tersebut antara lain memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama dengan gubernur, Memberi saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga, Menyalurkan aspirasi, memperhatikan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan dan Memberi pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.

“Tugas MRP tahun-tahun kedepannya sangatlah berat, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sampai dengan saat ini, masih terdapat tunggakan Perdasi dan Perdasus yang merupakan amanat undang-undang otonomi khusus belum ditetapkan oleh gubernur dan DPRP,” jelasnya,” jelas Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Secara kelembagaan, kekhususan Papua harus diletakkan dan dimaknai secara utuh oleh segenap Stakeholder di daerah baik Gubernur bersama jajaran Forkopimda, DPRP, MRP bersama unsur masyarakat lainnya dalam semangat good governance. Bangun kerjasama yang harmonis, ciptakan kondisi politik yang teduh, sehingga masyarakat dapat merasakan dan menikmati alam demokrasi yang damai dan menyejukkan.

“Kepada Gubernur, DPRP dan MRP diharapkan harus mampu membangun sinergi serta berkolaborasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan dengan provinsi lainnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuannya,” tandas Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo.

Leave A Reply

Your email address will not be published.