Wakapolda Papua Dampingi Wakil Presiden RI Tinjau Ruang Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) dan Pembahasan Pelaksanaan Otsus Papua

15

Jayapura – Wakapolda Papua Brigjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H mendampingi Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin saat melakukan peninjauan ruang Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) dan pembahasan pelaksanaan Otsus Papua, yang bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Selasa (29/11).

Kegiatan tersebut merupakan agenda utama Wakil Presiden dalam rangka kunjungan kerjanya di Papua yang dilakukan bersama dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Sekretaris Daerah Provinsi Papua beserta jajaran.

Sebelum menuju ruang Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP), Wapres hendak meninjau Pameran Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas guna menyerahkan bantuan social.

Bantuan yang diberikan berupa bantuan usaha atau modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Papua dan Bank Himbara (himpunan bank milik negara) serta bantuan kepada Orang Asli Papua (OAP) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua.

Tidak hanya itu, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin juga secara simbolis menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Pelatihan Vokasi Bagi Usaha Mikro Ekonomi Kreatif.

Pameran Kemandirian BLK Komunitas yang diadakan yakni UMKM Kopi Ruang Singgah, UMKM Kemnaker BPVP Sorong, BLKK Ponpes Tahfidz Quran Al-Koriyah Kab. Jayapura, UMKM Binaan BI, UMKM Kedai Receh, BLKK Al-Hasan dan UMKM Almelda.

Setelah memberikan bantuan kepada social kepada pelaku UMKM, kemudian Wapres meninjau ruang Sekretariat Badan Pengarah Papua dan melakukan pembahasan pelaksanaan Otsus Papua bersama Forkopimda.

Dalam pembahasan tersebut, Wapres mengatakan bahwa dirinya bersyukur karena dapat melakukan pertemuan dalam membicarakan percepatan peningkatan kesejahteraan di Papua.

Wapres menyampaikan, dengan hadirnya UU No. 2 Tahun 2021 tentunya telah memasuki babak baru dalam pembangunan tanah Papua, namun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan secara tuntas.

“Perubahan otsus merupakan suatu yang wajar yang dalam proses kebijakan untuk menjadi lebih baik lagi. Hal ini menunjukan masa transisi dalam menata otsus, namun itu semua perlu kita sikapi dengan optimisme,” ucap Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin.

Selain itu, ia menambahkan bahwa Negara juga telah melakukan pembentukan Provinsi Papua yang akan mengubah pelayanan publik agar lebih dekat dengan masyarakat, meskipun secara administratif terdapat perbedaan.

“Saya juga mengajak semua pihak untuk melakukan harmonisasi dan pengoptimalan melalui pembangunan sosial serta penegakan hukum yang berkeadilan agar dapat berjalan dengan aman, tenang dan tanpa diskriminasi,” ujar Wapres.

Wakil Presiden RI yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) ini meminta agar Pemda melakukan kegiatan quick wins untuk dapat menyentuh masyarakat guna percepatan pembangunan Papua.

“Kita semua ingin Papua damai, sehingga kita semua pihak harus bermitra agar pembangunan tidak terganggu. Mari duduk bersama dengarkan solusi dalam meluruskan kesejahteraan yang merata di tanah Papua,” tuturnya.

Ia meyakini dengan adanya potensi yang ada Papua bisa lebih sejahtera dari provinsi yang lain. Sehingga dirinya mengajak untuk seluruhnya dapat memulai pembangunan Papua dengan semangat demi hasil yang optimal bagi Papua.

Diakhir kegiatannya, dilakukan Peresmian Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bpk. Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin yang didampingi Wamendagri Bpk. John Wempi Wetipo dan Forkopimda Provinsi Papua yang ditandai dengan pemukulan tifa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.