Polda Papua Raih Piagam Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif

9

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua meraih Piagam Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif kategori Lembaga Negara Non Kementrian di tingkat Provinsi Papua dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik se-Provinsi Papua bertempat di Swiss-bell Hotel Jayapura, Kamis (08/12).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri RI Benny Irwan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Wilhemus Pigai, Wakil Bupati Biak Numfor Calvyn Mansnembra, S.E, M.BA, Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut., MUP., Pj. Walikota Jayapura Frans Pekey, Bawaslu Provinsi Papua Vinsensius Pati, Kapendam XII/cen Kolonel Bav Herman, PS. Kaurlipprodok Humas Polda Papua AKP Sebastianus Amandus Anoith.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri RI mengatakan monitoring dan evaluasi kebutuhan informasi publik pada Badan Publik merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh Komisi Informasi di tingkat Pusat dan Provinsi yang bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan badan publikdalam mengimplementasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, utamanya pelayanan informasi sebagai wujud hak asasi warga Negara.

“Hal itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Komisi Informasi Provinsi Papua dalam mengawasi komitmen Badan Publik di Papua untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Juga sebagai laporan keterbukaan informasi publik di Papua kepada Gubernur Papua dan dewan perwakilan rakyat papua serta masyarakat Papua,” ucap Benny.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa semua sudah bekerja sungguh-sungguh dan baik untuk melaksanakan pelayanan publik melakukan upaya-upaya pembangunan dan lain sebagainya. Ini harus disampaikan sebagai bentuk laporan penyelenggara Negara kepada pemilik kekuasaan negara dalam hal ini rakyat di Papua.

“Saya berharap perubahan administrasi pemerintahan ini tidak mengganggu semangat bagi kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas yang bertentangan dengan keterbukaan informasi publik dengan pengargahan ini bisa menambah pemicu semangat kita untuk melakukan keterbukaan informasi publik yang lebih baik,” pungkasnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.