Nabire – Koordinasi intensif antara aparat keamanan dan pihak penyelenggara pemilu menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif selama tahapan Pilkada.
Hal ini terlihat dari langkah yang diambil oleh Satgas Gakkum Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 Wilayah Papua Tengah, yang terus menjalin komunikasi serta koordinasi erat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pada Kamis (3/10), Satgas Gakkum yang dipimpin oleh AKBP Abdullah Wakhid P. Utomo, S.I.K., M.H. mengadakan pertemuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak terkait memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka selama tahapan Pilkada, khususnya di wilayah Papua Tengah.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh elemen yang terlibat, mulai dari penyelenggara pemilu hingga aparat keamanan, memiliki koordinasi yang baik untuk menghindari potensi konflik dan menjaga stabilitas selama pelaksanaan Pilkada,” ujar AKBP Abdullah.
Tak hanya berhenti pada koordinasi, pihak Satgas Gakkum juga berencana menggelar sosialisasi yang melibatkan Subsatgas Siber terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam konteks Pilkada.
Sosialisasi ini akan dilaksanakan di Kabupaten Nabire sebagai langkah preventif dalam memerangi penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, dan bentuk-bentuk disinformasi lainnya yang berpotensi memicu keresahan di masyarakat.
“Kami menyadari bahwa dalam era digital seperti saat ini, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian sangat mudah terjadi. Oleh karena itu, sosialisasi terkait UU ITE menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya serta konsekuensi hukum dari tindakan tersebut,” tambahnya.
Dengan adanya sinergi antara Satgas Gakkum, KPU, Bawaslu, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan Pilkada di Papua Tengah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai, sesuai dengan harapan semua pihak yang menginginkan suksesnya pesta demokrasi di daerah ini.