Merauke – Dalam rangka meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran, Polres Merauke melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggaran Triwulan II Semester I Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Data Polres Merauke, Senin pagi (28/07/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabag SDM Polres Merauke Kompol Nuryanti, S.H., M.H., mewakili Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, S.I.K., M.M. dan diikuti oleh para pejabat utama, operator keuangan satuan fungsi, serta jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Merauke.
Pelaksanaan Monev secara teknis dipaparkan oleh Kabag Perencanaan Polres Merauke AKP Engelberta Kaize, S.H., S.Th., yang menyampaikan data realisasi anggaran Triwulan II TA 2025 dari masing-masing satuan fungsi (satfung). Data yang disajikan meliputi jumlah anggaran yang telah terserap, persentase penggunaan, serta sisa anggaran yang masih tersedia.
“Monev ini bertujuan untuk melihat sejauh mana satfung memaksimalkan penggunaan anggaran serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya,” jelas AKP Engelberta Kaize.
Selain pemaparan data, kegiatan Monev juga menghadirkan sesi tanya jawab yang menjadi wadah interaktif antara operator dan tim perencana. Beberapa satuan fungsi seperti Sat Samapta, Sat Binmas, Sie Keu, dan sejumlah Polsek turut menyampaikan kendala teknis yang dihadapi dalam proses realisasi anggaran.
Melalui Kabag SDM, Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, S.I.K., M.M. menegaskan pentingnya kegiatan Monev sebagai bagian dari pengawasan internal terhadap pelaksanaan anggaran negara yang dipercayakan kepada institusi kepolisian.
“Monev ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, meningkatkan ketertiban administrasi, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai Rencana Distribusi Anggaran (Rendisgar) yang telah ditetapkan sejak Desember 2024,” ungkap Kompol Nuryanti.
Dengan terselenggaranya Monev ini, diharapkan seluruh satfung dan jajaran di bawah Polres Merauke dapat menjalankan tugas dengan lebih akuntabel, efisien, dan tepat sasaran sesuai prinsip good governance.